Jakarta, ZonaNarasi.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pemerintah untuk menjadikan skema bipartit sebagai acuan resmi dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Langkah ini harapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha, sekaligus mendukung iklim investasi yang kondusif. Ketua Apindo menyatakan, mekanisme bipartit memungkinkan dialog langsung antara pengusaha dan pekerja, sehingga keputusan terkait upah dapat capai secara adil dan transparan.
“Kami percaya skema bipartit dapat menjadi basis yang lebih realistis dan akuntabel dalam penetapan UMP, mengakomodasi kebutuhan pekerja sekaligus mempertimbangkan kemampuan pengusaha,” ujarnya.
Skema bipartit ini menekankan kolaborasi dan negosiasi langsung di tingkat perusahaan atau provinsi, berbeda dengan pendekatan yang sepenuhnya top-down. Apindo menilai metode ini dapat mengurangi potensi konflik sosial dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan upah minimum. Respon pemerintah terhadap dorongan ini cenderung positif, dengan beberapa kementerian menilai bahwa penerapan skema bipartit dapat memperkuat tata kelola ketenagakerjaan. Pihak pekerja pun harapkan dapat libatkan secara aktif dalam setiap tahap diskusi agar suara mereka terdengar secara adil.
Para pengamat ekonomi menilai, langkah ini tidak hanya penting untuk stabilitas hubungan industrial, tetapi juga berdampak pada daya saing ekonomi nasional. Dengan skema bipartit, pengusaha dapat merencanakan strategi bisnis jangka panjang tanpa risiko konflik upah yang sering muncul secara mendadak. Apindo menegaskan bahwa proses penetapan UMP 2026 akan tetap memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak. Namun melalui mekanisme dialog yang lebih inklusif dan transparan. Implementasi skema bipartit harapkan menjadi model bagi penetapan upah minimum di masa depan, menciptakan win-win solution bagi semua pihak.