Jakarta, ZonaNarasi.com – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap tegasnya terhadap praktik mark up anggaran di kementerian. Dalam rapat evaluasi internal, Prabowo menyoroti adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran dan menekankan agar pejabat yang terlibat segera bereskan. Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran negara, khususnya di sektor pertahanan dan pembangunan infrastruktur.
🔎 Sorotan Prabowo terhadap Mark Up Anggaran
Dalam rapat tersebut, Prabowo menekankan beberapa poin penting:
- Kepatuhan terhadap aturan anggaran
Semua pejabat di kementerian harus mematuhi regulasi terkait pengajuan dan penggunaan anggaran. Mark up atau manipulasi angka anggap sangat merugikan negara. - Tindakan tegas terhadap oknum bermasalah
Pejabat yang terbukti melakukan mark up harus bereskan, baik melalui mekanisme disiplin internal maupun prosedur hukum yang berlaku. - Transparansi dan akuntabilitas
Prabowo menegaskan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara harus pertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.
⚖️ Langkah Pemerintah dan Pencegahan
Menyusul teguran Prabowo, kementerian terkait tengah melakukan audit internal dan evaluasi seluruh anggaran yang terindikasi mark up. Beberapa langkah yang diambil antara lain:
- Memeriksa dokumen anggaran dan proyek yang bermasalah
- Mengidentifikasi pejabat yang terlibat dalam mark up
- Mengaktifkan sistem pengawasan internal agar kejadian serupa tidak terulang
Prabowo menekankan pentingnya budaya bersih dari praktik korupsi di lingkungan kementerian, agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga.
📌 Pesan Tegas Prabowo
Dalam rapat, Prabowo menyampaikan:
“Kementerian harus bekerja jujur dan transparan. Tidak ada toleransi bagi pejabat yang bermain mark up anggaran. Bersihkan pejabatmu dan pastikan setiap anggaran digunakan untuk kepentingan rakyat.”
Pernyataan ini menunjukkan komitmen Prabowo untuk menegakkan integritas di jajaran kementerian, sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh pejabat agar berhati-hati dalam pengelolaan keuangan negara. Kasus mark up anggaran menjadi perhatian serius di Kementerian Pertahanan. Teguran Prabowo bukan sekadar peringatan, tetapi langkah nyata untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas pejabat negara. Dengan langkah tegas ini, diharapkan praktik mark up dapat diminimalkan, sehingga anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.