Jakarta, ZonaNarasi.Com – Politisi Fadli Zon kembali menjadi sorotan publik setelah mengungkap nama-nama penerima hibah dari keraton pribadi. Pernyataan ini memicu respons dari pihak terkait, termasuk PB XIV Purbaya, yang memberi klarifikasi atas isu tersebut.
Menurut Fadli Zon, hibah dari keraton pribadi tersebut berikan kepada sejumlah pihak tertentu. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi dan mekanisme pemberian hibah, terutama karena melibatkan aset atau sumber daya yang memiliki nilai historis dan simbolik tinggi.
Menanggapi hal ini, PB XIV Purbaya menegaskan bahwa prosedur hibah selalu mengikuti aturan adat dan administrasi yang berlaku di lingkungan keraton. PB XIV menekankan bahwa informasi yang sampaikan Fadli Zon perlu konfirmasi lebih lanjut agar tidak menimbulkan misinterpretasi di masyarakat.
Reaksi publik beragam. Sebagian warganet menilai pengungkapan Fadli Zon sebagai bentuk pengawasan publik terhadap kebijakan hibah keraton, sementara sebagian lain menyoroti pentingnya menghormati tata kelola internal keraton. Diskusi ini juga memunculkan perdebatan mengenai peran politik dalam urusan tradisi dan budaya.
PB XIV Purbaya menambahkan bahwa keraton memiliki mekanisme pengelolaan hibah yang telah berlangsung lama, termasuk pertimbangan budaya, sosial, dan sejarah sebelum memutuskan penerima. Hal ini lakukan untuk menjaga integritas dan kehormatan institusi keraton.
Isu hibah keraton pribadi ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara tradisi, hukum adat, dan pengawasan publik. Banyak pihak mengingatkan pentingnya komunikasi terbuka antara tokoh politik dan pengelola keraton agar informasi yang beredar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Meski demikian, Fadli Zon menegaskan bahwa tujuan pengungkapan ini adalah untuk memberikan transparansi dan mendorong akuntabilitas, bukan untuk merusak reputasi keraton. Sementara itu, PB XIV Purbaya menekankan bahwa setiap informasi perlu verifikasi sebelum menjadi konsumsi publik.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyatukan isu politik, budaya, dan publikasi media. Kedua pihak sepakat bahwa dialog terbuka dan klarifikasi resmi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan kelestarian nilai-nilai tradisi.