Jakarta, ZonaNarasi.com – Proses hukum terhadap Bupati Kolaka Timur (Koltim) memasuki babak baru setelah berkas perkaranya nyatakan lengkap dan resmi limpahkan ke pengadilan. Ia jadwalkan menjalani persidangan perdana terkait dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur. Persidangan ini menjadi perhatian publik karena proyek RSUD tersebut dianggap sebagai salah satu fasilitas strategis daerah yang sangat butuhkan masyarakat. Kasus ini bermula dari laporan adanya penyimpangan dalam proses perencanaan dan pengerjaan proyek RSUD. Aparat penegak hukum kemudian melakukan penyelidikan, pengumpulan dokumen, hingga pemeriksaan sejumlah saksi dari pihak pemerintah daerah, kontraktor, serta pejabat terkait.
Setelah melalui tahap penyidikan, jaksa menyatakan bahwa unsur pidana telah terpenuhi sehingga perkara tersebut layak bawa ke meja hijau. Bupati Koltim sendiri telah beberapa kali memberikan keterangan kepada penyidik dan bersikap kooperatif selama proses penyelidikan. Pihak kuasa hukumnya menegaskan bahwa klien mereka siap mengikuti seluruh proses pengadilan untuk membuktikan bahwa ia tidak terlibat dalam praktik korupsi yang tuduhkan.
Detil Dakwaan dan Agenda Sidang Perdana
Dalam persidangan pertama nanti, jaksa penuntut umum jadwalkan membacakan surat dakwaan yang berisi uraian lengkap terkait dugaan kerugian negara, alur pengerjaan proyek, serta peran para pihak yang anggap terlibat. Dakwaan tersebut akan menjadi dasar pemeriksaan dalam sidang-sidang berikutnya, termasuk pemanggilan saksi, ahli, serta pemeriksaan barang bukti. Menurut informasi dari tim jaksa, dugaan penyimpangan yang sidangkan berkaitan dengan proses penganggaran dan pelaksanaan teknis proyek RSUD.
Namun, seluruh detail bukti baru akan buka secara resmi di persidangan untuk menjaga objektivitas. Jaksa menegaskan bahwa proses hukum akan lakukan secara transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Di sisi lain, penasihat hukum Bupati Koltim menyiapkan sejumlah dokumen pembelaan. Mereka menilai ada beberapa prosedur administrasi proyek yang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak lain, bukan bupati secara langsung.
“Kami menghormati proses hukum dan akan membuktikan bahwa klien kami menjalankan tugas sesuai aturan,” ujar salah satu anggota tim kuasa hukum.
Respons Publik dan Harapan Transparansi
Masyarakat Kolaka Timur menyambut proses persidangan ini dengan harapan besar bahwa kebenaran dapat segera terungkap. Proyek RSUD merupakan fasilitas vital bagi pelayanan kesehatan, sehingga isu terkait korupsi memicu kekhawatiran sekaligus kekecewaan warga. Banyak yang menilai bahwa proses persidangan harus lakukan secara terbuka untuk memastikan kepercayaan publik terhadap institusi hukum tetap terjaga. Sejumlah aktivis antikorupsi di Sulawesi Tenggara menekankan bahwa kasus ini harus menjadi momentum evaluasi terhadap tata kelola proyek pemerintah. Mereka mendorong pemerintah daerah lain untuk memperkuat sistem pengawasan internal agar kasus serupa tidak terjadi.
Sementara itu, pengadilan jadwalkan menggelar sidang lanjutan setelah agenda pembacaan dakwaan selesai. Proses ini perkirakan berlangsung beberapa minggu hingga semua saksi dan barang bukti periksa. Dengan mulainya persidangan, masyarakat kini menunggu hasil akhir dari proses hukum tersebut. Kasus ini harapkan dapat memberikan kejelasan terkait proyek RSUD sekaligus menjadi pembelajaran penting mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan daerah.